Muhammadiyah Dedikasikan Keuntungan Pengelolaan Tambang untuk Membangun Sekolah dan Rumah Sakit
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah. Tawaran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Meski mengelola bisnis dari tambang, namun Ormas Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu akan mendedikasikan keuntungannyauntuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, seperti sekolah dan rumah sakit.
“Terkait dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil mengelola tambang akan dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, termasuk juga untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan seterusnya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers di di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta, Minggu (28/7).
“Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kita akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” sambungnya.
Haedar menjelaskan, keputusan terkait pengelolaan tambang itu berdasarkan pertimbangan yang seksama. Pertimbangan itu tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” ucap Haedar.
Kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini juga dilandasi pertimbangan pokok, yakni ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengkesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.
“Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan,” tutur Haedar.
Haedar menambahkan, Muhammadiyah merupakan organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha. Meski sebagai organisasi yang mandiri, namun sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah juga membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam memajukan kehidupan bangsa.
Muhammadiyah juga memandang urusan tambang ini secara moderat. Tambang tidak boleh dipandang sebagai ladang yang serba positif menggembirakan apalagi serba duit.
“Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba sakit, penuh dengan ancaman dan seakan-akan kiamat kalau masuk ke dunia pertambangan, Muhammadiyah akan tetap dalam posisi moderat,” pungkasnya. (*)
