Rapat Kerja dengan Banggar DPR, 7 Menko Minta Tambahan Anggaran hingga Rp 5,18 Triliun
Tujuh menteri koordinator di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka minta persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk penambahan anggaran pada 2025. Tambahan anggaran yang mereka minta mencapai Rp 5,18 triliun.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan tercatat paling banyak minta tambahan anggaran, yakni sebesar Rp 3 triliun. Lalu, disusul oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebesar Rp 653,77 miliar.
Selanjutnya Menko Pangan Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran sebesar Rp 505,91 miliar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebesar Rp 360,33 miliar. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebesar Rp 325 miliar.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan anggaran sebesar Rp 273,14 miliar, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebesar Rp 64,2 miliar.
Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Banggar DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran kemenko untuk tahun anggaran 2025.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pihaknya menerima permintaan tambahan anggaran tersebut dan akan membahas dalam waktu tiga bulan ke depannya.
“Kami minta waktu setidaknya tiga bulan, karena di bulan Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses keppres yang secepatnya mudah-mudahan selesai. Maka kami minta waktu kepada bapak dan ibu sekalian terhadap usulan tambahannya dan setidaknya rentang waktu tiga bulan,” ujar Said Abdullah dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, Said Abdullah mengatakan pihaknya menyadari tugas berat para menko dalam membantu presiden untuk mensinkronisasikan, mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing.
Apalagi, kata Said, para menko perlu segera bekerja untuk mencapai target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya pemberian makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
“Kami mendukung sepenuhnya rencana anggaran yang akan disampaikan oleh para menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga agra bisa segera berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Said.
Berikut daftar tambahan anggaran 2025 yang diajukan tiap kemenko:
1. Kemenko Polkam
Pagu anggaran 2025: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Total: Rp 3.268.281.288.000
2. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Pagu anggaran 2025: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Total: Rp 793.500.000.000
3. Kemenko Pangan
Pagu anggaran 2025: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
Total: Rp 550.000.000.000
4. Kemenko PMK
Pagu anggaran 2025: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Menjadi: Rp 471.578.475.000
5. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran 2025: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Total: Rp 334.029.527.000
6. Kemenko Infrastruktur
Pagu anggaran 2025: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Total: Rp 503.143.736.000
7. Kemenko Perekonomian
Pagu anggaran 2025: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Total: Rp 523.976.054.000
Jumlah total permintaan tambahan anggaran diajukan oleh tujuh kementerian koordinasi sebesar Rp 5.182.374.427.000.
