Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp 806,2 triliun per 30 April 2025. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengeluaran untuk pemilu seperti pada tahun 2024.
Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 546,8 triliun, sedangkan transfer ke daerah tercatat Rp 259,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari angka belanja pemerintah pusat itu, sebanyak Rp 253,6 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L), dan Rp 293,1 triliun berasal dari belanja non-K/L.
“Penurunan realisasi belanja pemerintah pusat secara tahunan mencapai 7,6%. Suahasil menegaskan bahwa hal ini disebabkan oleh momentum pemilu yang terjadi pada 2024 tetapi tidak terulang pada 2025,” ucapnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025).
Ia menyatakan, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun itu baru mencapai 20,2% dari total pagu APBN.
“APBN 2025 tetap difungsikan sebagai instrumen countercyclical dan akan dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” paparnya.
Dari belanja kementerian/lembaga, realisasi belanja pegawai hingga April 2025 mencapai Rp 102 triliun atau 15,7% dari total pagu, dengan Rp 22,5 triliun di antaranya terealisasi khusus pada bulan April.
Suahasil menyebut peningkatan 6% dalam belanja pegawai dipicu oleh penambahan tenaga pengajar, terutama sebanyak 301.968 guru non-PNS yang mulai dibiayai tahun ini.
Sementara itu, belanja bantuan sosial tercatat sebesar Rp 43,6 triliun atau 32,3% dari pagu APBN. Angka ini menurun dibandingkan April 2024 yang saat itu mencapai Rp 55,5 triliun karena adanya proses pemadanan data sosial ekonomi nasional.
Belanja modal yang telah direalisasikan mencapai Rp 36,6 triliun atau 15,7% dari pagu. Pada April saja, belanja modal mencapai Rp 10,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp 28,1 triliun, dengan kontribusi bulan April Rp 5,8 triliun.
Untuk sektor jalan, irigasi, dan jaringan, alokasi belanja mencapai Rp 6,1 triliun, dengan April menyumbang Rp 3,6 triliun. Belanja untuk gedung dan bangunan sebesar Rp 1,9 triliun, di mana Rp 1,07 triliun dibelanjakan pada bulan April.
Suahasil menyatakan, percepatan realisasi belanja modal sudah mulai terlihat sejak Maret dan terus berlanjut ke April, seiring dengan dimulainya berbagai proyek infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Belanja negara pada barang juga mencatatkan realisasi sebesar Rp 71,4 triliun atau 14,7% dari pagu APBN. Khusus April, realisasi belanja barang mencapai Rp 19,6 triliun.
Komponen ini mencakup pelayanan kepada masyarakat oleh kementerian/lembaga sebesar Rp 37,7 triliun, layanan masyarakat oleh Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 23,2 triliun, pemeliharaan aset negara Rp 5,8 triliun, dan barang-barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 4,7 triliun.
Meski terjadi penurunan total belanja negara, pemerintah menekankan bahwa belanja tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dan ketepatan sasaran. (bsnn)
