Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengoptimalkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.
Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, total dana yang telah dikucurkan sepanjang tahun anggaran 2025 hingga akhir Mei mencapai Rp1,99 triliun atau tepatnya Rp1.999,43 miliar.
Capaian ini merepresentasikan 56,52 persen dari total alokasi DBH untuk Sulawesi Tenggara tahun ini yang dipatok sebesar Rp3,53 triliun (Rp3.537,33 miliar).
Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dana Bagi Hasil merupakan skema transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, yang bersumber dari pendapatan negara seperti pajak pusat dan penerimaan sumber daya alam (SDA).
Setiap kabupaten dan kota akan menerima alokasi DBH berdasarkan potensi penerimaan dan indikator tertentu yang ditetapkan oleh Kemenkeu.
Rincian Dana Bagi Hasil Sulawesi Tenggara Tahun 2025
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan, berikut alokasi DBH 2025 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan:
- Total pagu DBH 2025 Sultra: Rp 3,537 triliun
- Realisasi hingga Mei 2025: Rp 1,999 triliun
- Persentase penyaluran: 56,52%
Kab. Buton Rp34,00 M Rp28,13 M 82.74%
Kab. Konawe Rp242,48 M Rp230,36 M 95.01%
Kab. Kolaka Rp264,98 M Rp161,34 M 60.89%
Kab. Muna Rp110,64 M Rp37,06 M 33.50%
Kota Kendari Rp521,23 M Rp214,14 M 41.08%
Kota Baubau Rp128,73 M Rp53,27 M 41.38%
Kab. Konawe Selatan Rp136,00 M Rp40,62 M 29.87%
Kab. Bombana Rp75,51 M Rp36,51 M 48.36%
Kab. Kolaka Utara Rp59,67 M Rp19,65 M 32.93%
Kab. Konawe Utara Rp30,86 M Rp3,93 M 12.74%
Kab. Muna Barat Rp32,98 M Rp6,09 M 18.46%
Kab. Buton Tengah Rp20,83 M Rp19,17 M 92.03%
Kab. Buton Selatan Rp20,10 M Rp22,09 M 109.92%
Dana Bagi Hasil tidak hanya membantu operasional pemerintahan daerah, tetapi juga difokuskan untuk:
- Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik desa)
- Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
- Penguatan ekonomi lokal melalui program padat karya
- Pelayanan publik berbasis digital dan responsif
Pemerintah pusat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DBH oleh pemerintah daerah. Setiap rupiah yang disalurkan diharapkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Dengan penyaluran DBH yang konsisten, harapannya Sulawesi Tenggara dapat terus tumbuh sebagai provinsi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. (bsnn)
