Tim dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Staf kepala Dinas PUPR Topan Ginting tak luput diperiksa KPK.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap proyek jalan menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.
Penggeledahan dilakukan KPK yang berjumlah sekitar enam orang. Mereka memeriksa sejumlah staf dan pegawai ASN di dalam kantor PUPR yang berlokasi di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan berlangsung di area dalam kantor, dekat dengan musala.
Saat sejumlah wartawan mencoba merekam aktivitas petugas KPK, seorang staf PUPR memprotes kehadiran wartawan di dalam area pemeriksaan. Petugas KPK mempertanyakan mengapa wartawan bisa masuk ke dalam ruang kantor.
“Kenapa (wartawan) bisa masuk? Kacau ini,” ujar salah satu petugas KPK sembari berjalan ke bagian depan kantor, Selasa (1/7/2025).
Setelah itu, pihak keamanan internal Dinas PUPR meminta wartawan untuk keluar dari gedung dan menunggu di area luar. Situasi sempat tegang, namun tetap terkendali.
Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Topan Ginting. Ia diduga terlibat dalam kasus suap terkait sejumlah proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Topan Ginting disebut sebagai pejabat andalan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan oleh KPK.
Dari pantauan di lokasi, personel Polrestabes Medan terlihat berjaga di depan pintu masuk kantor Dinas PUPR Sumut untuk mengamankan jalannya penggeledahan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setelah melakukan pemeriksaan di kantor, tim KPK akan melanjutkan penggeledahan ke rumah pribadi Topan Ginting yang berada di Kompleks Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan.
Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan oleh KPK masih berlangsung intensif di Kantor Dinas PUPR Sumut. (bsnn)
