Mengenal Ekonomi Biru Nusantara

BAPPENAS baru saja meluncurkan Peta Jalur Ekonomi Biru Indonesia di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, awal Juli 2023, tidak tanggung-tanggung Bersama Forum Ekonomi Biru ASEAN dan memformulasikan Kerangka Kerja Bersama Ekonomi Biru ASEAN.

Dalam banyak referensi, blue economy atau ekonomi biru didefinisikan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan energi alternatif baru terbarukan, meningkatkan perdagangan dan industri kelautan dan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati (biodiversity).

Sesungguhnya, definisi di atas berbeda dari konsep blue economy yang dicetuskan Gunter Paulier. Dia mendefinisikan ekonomi biru sebagai model ekonomi baru (freshway) dalam memandang realitas di sekitar agar dapat mentransformasikan ‘kemiskinan’ menjadi ‘kesejahteraan’ dan ‘kelangkaan’ menjadi ‘kelimpahan’ sehingga tidak melulu terkait dengan kelautan. Biru dalam konsep Gunter ialah planet biru, yaitu bumi itu sendiri (Gaia concept).

Pertanyaannya, bagaimana ekonomi biru (baca: ekonomi biru Nusantara) seharusnya diterapkan di Indonesia? Seirama dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), berbicara tentang bumi, tentu kita ingin mempreservasi planet kita untuk generasi masa depan secara berkelanjutan. Ekonomi biru menggeser paradigma lama green economy dengan segala meritnya; usaha besar yang sudah diterapkan 30 tahun terakhir ini. Ia masih sangat berbiaya tinggi baik tangible ataupun intangible.

Sebut saja, sabun biodegradable ternyata dibuat dari kelapa sawit. Contoh lain, teknologi panel surya. Barang itu masih mahal dan kalaupun berkembang seperti di negara-negara maju, juga bergantung pada subsidi yang pada gilirannya berasal dari pajak yang kita bayarkan.

Belum lagi bioplastik yang bahan polimernya berkompetisi dengan makanan, makanan bioorganik yang ditransportasikan mengelilingi dunia dengan operasionalnya meningkatkan emisi dan potensi kerusakan lingkungan dan planet. Singkat cerita, pendekatan ekonomi hijau mengharuskan perusahaan berinvestasi lebih banyak dan konsumen membayar lebih banyak.

Sebagai negara kepulauan, ekonomi biru di Indonesia memang tidak bisa lepas dari metafora laut sebagai penjaga muruah bangsa. Dari perspektif filosofis, air laut direpresentasikan sebagai penjaga SDA tak terbarukan milik umat manusia masa depan yang tersembunyi di dasar laut, sekaligus menyediakan ruang bagi harta karun terbarukan.

Dari perspektif itu, laut melambangkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian SDA. Sumber daya alam tak terbarukan yang tersembunyi di dasar laut mewakili sumber daya yang terbatas, seperti mineral atau bahan bakar fosil, yang dapat diandalkan generasi mendatang untuk berbagai tujuan. Harta karun berupa sumber daya alam ini, dijaga (ditutupi/disembunyikan) air laut di atas lantai lautan dan samudra kita.

Diperlukan pengelolaan yang bertanggung jawab dan pertimbangan yang cermat terhadap ekstraksi dan penggunaannya. Pada saat yang sama, air laut juga menyediakan ruang bagi SDA yang dapat diperbarui. Itu mewakili potensi besar sumber daya terbarukan seperti kehidupan laut, energi dari gelombang, atau pasang surut. Air laut sebagai penjaga memastikan pelestarian dan kapasitas regeneratif harta karun terbarukan itu.

Perspektif yang ditawarkan dalam tulisan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam, mengakui nilai sumber daya yang tidak terbarukan dan terbarukan. Itu membutuhkan pendekatan yang seimbang dalam memanfaatkan SDA tak terbarukan secara bijaksana, sambil secara aktif mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan SDA terbarukan.

Lebih jauh lagi, perspektif itu menyoroti tanggung jawab antargenerasi. Tugas generasi mendatang ialah melestarikan dan melindungi SDA yang tidak dapat diperbarui untuk kepentingan umat manusia. Itu menggarisbawahi perlunya praktik berkelanjutan dan visi jangka panjang, yang memprioritaskan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. (**)