Mantan Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif membantah pernah memerintahkan penyerahan uang demi kepentingan proyek BTS 4G. Hal itu disampaikan Anang, saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023.
Anang menjelaskan, tidak pernah menyuruh Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH) untuk menyerahkan kepada pihak Kominfo sebagai pengamanan proyek BTS 4G.
“Tidak yang mulia, saya tidak pernah memberi perintah,” ungkap Anang.
Namun, Anang mengakui memerintahkan Irwan untuk mencari uang Rp500 juta sebagaimana permintaan mantan Menkominfo, Johnny G Plate. Meski begitu, dia tidak tahu bagaimana proses penyerahan uang itu. Menurutnya, dia sama sekali tidak pernah memerintahkan Windi Purnama untuk menyerahkan atau memberikan kepada Yunita, pihak dari Kominfo yang ditugaskan Heppy Endah Palupi.
“Perintah saya ke Irwan Yang Mulia. Saya tidak pernah tau kalau Irwan pakai Windi,” ujar Anang Latif.
Anang juga mengaku tidak mengetahui jika Irwan menerima dan mengumpulkan uang hingga ratusan miliar, untuk mengamankan perkara BTS 4G. “Saya tidak pernah perintah Irwan terima, kumpulkan uang. Saya baru tau Irwan terima sebanyak itu di penyidikan di Kejaksaan Agung,” kata Anang.
Hakim pun mempertanyakan kepada Anang bagaimana cara Irwan mencari uang Rp 500 juta, untuk memenuhi permintaan Johnny G Plate. Namun, Anang tidak mengetahui prosesnya. Hakim juga mempertanyakan soal uang yang disebarkan ke beberapa pihak, seperti Edward Hutahaean, Nistra Yohan untuk Komisi I DPR RI, Sadikin untuk BPK, Walbertus, dan Windu Aji.
Lagi-lagi, Anang mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Dirinya menyatakan tidak pernah memberi perintah pada Irwan untuk memberikan atau menyerahkan uang kepada pihak-pihak dimaksud hakim.
“Dibantah semua?” tanya hakim. “Ya Yang Mulia,” timpal Anang.
Hakim pun kembali mempertegas soal perintah Anang kepada Irwan, soal bagi-bagi uang. Anang pun menegaskan hanya uang Rp500 juta per bulan yang dia perintahkan kepada Irwan. “Jadi mana yang saudara perintahkan?” tanya Hakim. “Yang Rp500 juta per bulan Yang Mulia,” tandasnya. (bsnn)
