Disparitas harga di wilayah Indonesia timur makin tinggi yang disebabkan pasokan sejumlah komoditas pangan yang masih mengalami defisit. Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Slampua), dalam rangka menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah.
Hal itu diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa inflasi di Sulampua masih tetap terjaga, tetapi biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.
Sebagian daerah di Sulampua kata Destry masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua. “Kondisi tersebut mempengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2024). (bsnn)
