Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra, menghadiri Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo yang digelar di Hotel Grand Q Gorontalo, Selasa (22 Juli 2025). Hadir pada forum tersebut unsur pemerintah (Tim Teknis PTSP), pelaku usaha (UMKM), pers, dan LSM di Gorontalo.
Muslimin dalam pemaparannya dengan topik Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengatakan, Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar. Pemerintah wajib menjamin mutu, aksesibilitas, dan akuntabilitas pelayanan publik karena pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara.
Selanjutnya, Muslimin menyampaikan bahwa ada tiga tujuan dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi. Pertama, menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan layanan.
“Pada hakikatnya ada tiga juga hakikat dilaksanakannya pengawasan,” ujar alumni FISIP Unhas tersebut.
“Pertama, proses sistematis untuk mengamati, memeriksa, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan. Kedua, bertujuan mencegah penyimpangan serta menjamin kepatuhan terhadap standar layanan. Dan ketiga adalah berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas layanan publik,” tambah Muslimin
Pada penilaian DPMPTSP tahun 2024 lalu, poin yang berhasil diraih mencapai 95,56 dan berada pada Zona Hijau. DPMPTSP menempati peringkat pertama dari lima instansi yang dinilai pada tingkat Provinsi Gorontalo seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD Ainun Habibie yang menempatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo berada pada Zona Hijau dengan meraih poin kumulatif 90,41 kategori A dengan opini Kualitas Tertinggi. Penilaian Ombudsman RI menggunakan empat dimensi, yakni dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan. (bsnn)
