Laporan dari Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Konawe
Bupati Yusran Akbar: Desa Harus Jadi Pusat Ekonomi, Bukan Hanya Penerima Dana
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Hotel Nugraha, Unaaha, Kamis pagi (25/9/2025). Acara strategis ini dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, Anggota DPD-RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Bupati Yusran menegaskan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan daerah, namun harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP! Artinya, kepala desa tidur semua,” tegasnya disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
Bupati mengungkapkan, dana transfer desa tahun 2025 mencapai Rp211 miliar, angka yang sangat signifikan. Namun, ia juga memberi peringatan keras: dana transfer tahun 2026 diprediksi akan dikurangi. “Ini bukan alasan untuk bersedih, tapi tantangan untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal,” ujarnya.
Yusran memaparkan sejumlah program unggulan berbasis desa, termasuk penanaman jagung seluas 10 hektar per desa di lebih dari 145 desa, yang diproyeksikan menghasilkan 1.400 hektar lahan jagung pakan. Program ini didukung alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan, sesuai arahan Presiden.
Tak hanya itu, Kabupaten Konawe kini tengah mengembangkan desa tematik lengkeng di dua kecamatan, menyusul keberhasilan panen lengkeng berkualitas tinggi. “Buah lengkeng kita mahal di pasar. Ini peluang ekspor dan pendukung program makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Salah satu terobosan paling menarik adalah program Dapur Makan Bergizi Gratis. Saat ini, 10 dapur telah beroperasi, dan akan bertambah menjadi 14 dapur minggu depan, serta 33 dapur pada Desember 2025.
“Satu dapur menghabiskan dana hingga Rp1 miliar per bulan. Artinya, jika 33 dapur jalan, Rp33 miliar per bulan akan mengalir ke ekonomi lokal petani, peternak, UMKM semua kebagian,” jelas Bupati.
Ia menekankan bahwa uang itu bukan untuk birokrasi, tapi langsung menyentuh rantai ekonomi rakyat.
Workshop ini, menurut Bupati, adalah ruang kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Ia mengajak semua kepala desa untuk aktif bertanya, belajar, dan berinovasi.
“Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, cari tahu. Kita semua punya tanggung jawab mewujudkan Konawe Bersahaja: Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan,” pinta Yusran.
Pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Konawe, yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Yusran Akbar, ST. Acara ini merupakan kolaborasi antara BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, Pemprov Sultra, dan Pemkab Konawe, dengan tujuan memperkuat tata kelola keuangan desa, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, dan mendukung visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Konawe Bersahaja.” (bsnn)
