Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menilai bahwa mencabut hak pilih langsung yang selama ini dipegang rakyat berpotensi memicu kemarahan publik yang besar. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk upaya elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengambil kembali hak konstitusional masyarakat.
Andreas menekankan bahwa dalam prinsip demokrasi universal, hak yang telah diberikan kepada rakyat tidak seharusnya ditarik kembali. Meskipun ia mengakui transisi sistem pemilihan di Indonesia dari tidak langsung ke langsung berlangsung cukup cepat, fokus utama seharusnya bukan pada perubahan mekanisme, melainkan pada komitmen negara menjaga hak demokrasi. Alih-alih kembali ke sistem lama yang dinilai abai terhadap sejarah, PDI-P mendorong adanya pembenahan pada sistem Pilkada langsung agar lebih berkualitas dan demokratis.
Wacana Pilkada melalui DPRD ini kembali mencuat setelah diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di hadapan Presiden Prabowo Subianto. PDI-P memandang usulan ini sebagai langkah mundur yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. (bsnn)
