Akhir pekan diwarnai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, menewaskan ratusan orang termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Serangan tersebut memicu respons dari pemerintah Indonesia yang menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (28/2) sebelum Khamenei diumumkan tewas, Kementerian Luar Negeri Indonesia “menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah”.
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,” ujar pernyataan pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia dalam pernyataannya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap “memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif”.
“Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” ujar pernyataan Kemlu RI.
Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional dari Universitas Jambi, mengatakan tawaran mediasi ini adalah “langkah diplomasi yang cukup berani” mengingat sebelumnya respons Indonesia untuk konflik global “didasarkan pada keprihatinan dan eskalasi yang terjadi”.
Menurut Akbar, tawaran ini adalah upaya konkret Indonesia untuk menjembatani negara-negara besar yang terlibat konflik.
“Jika tawaran ini diterima, bisa menjadi momen penting yang mengukuhkan peran Indonesia sebagai kekuatan global yang konstruktif, sekaligus membuktikan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar slogan, tetapi aksi nyata di medan konflik yang paling panas sekalipun,” kata Akbar kepada CNA Indonesia.
Ia mencatat ini bukan kali pertama Indonesia menawarkan jadi mediator konflik. Sebelumnya pada 2022, presiden ketika itu, Joko Widodo, menawarkan diri menjadi perantara komunikasi dalam konflik Rusia-Ukraina kepada Presiden Vladimir Putin saat berkunjung ke Moskow. Namun upaya tersebut tidak berujung pada peran mediasi resmi.
“Tawaran Prabowo saat ini menurut saya adalah kelanjutan dari peran tradisi diplomasi Indonesia,” kata Akbar.
Meski demikian, mantan diplomat dan sejumlah pengamat meragukan tawaran tersebut akan mendapat respons positif dari Washington maupun Teheran. Mereka bahkan mempertanyakan posisi Indonesia dalam tawaran tersebut, menyebutnya sekadar “gimmick” dan “tidak realistis”.
“Saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis,” kata mantan wakil menteri luar negeri Indonesia sekaligus bekas dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal.
TIDAK REALISTIS, CUMA GIMMICK?
Serangan AS ke Iran terjadi di tengah perundingan kedua negara soal program nuklir Teheran dengan Oman sebagai mediatornya. Pada Minggu (1/3), pemerintah Teheran mengumumkan serangan AS telah menewaskan Khamenei bersama dengan anak dan cucunya, serta beberapa pejabat tinggi Iran.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa bahkan di tengah proses mediasi yang difasilitasi Oman, serangan AS tetap tidak dapat dicegah. Dino mengatakan hal ini menjadi salah satu alasan ia meragukan peluang Indonesia untuk berperan sebagai mediator.
“Amerika Serikat itu jarang sekali mau dimediasi oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” kata Dino dalam pernyataannya melalui media sosial, Minggu (1/3).
“Saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran,” kata Dino dalam video di akun Instagramnya, Minggu (1/3).
Selain itu, lanjut Dino, pemerintah Indonesia juga tidak memiliki kedekatan dengan pemerintah Iran. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo memang telah melakukan lebih dari 40 kunjungan kenegaraan ke 20 negara, namun Dino mencermati tidak pernah sekalipun Presiden mengunjungi Iran.
“Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini,” kata Dino.
Hal senada disampaikan Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, yang mengatakan Indonesia tidak punya “posisi politik, moral dan kepentingan” untuk menjadi mediator dalam konflik AS dan Iran.
Ia mengatakan Indonesia pernah menjadi mediator yang sukses dalam konflik Kamboja pasca-rezim Khmer Merah dan pendudukan Vietnam di akhir tahun 1980-an.
Menteri Luar Negeri ketika itu, Ali Alatas, memprakarsai Jakarta Informal Meetings untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Proses tersebut berkontribusi pada lahirnya Paris Peace Agreements pada 1991 yang mengakhiri konflik Kamboja dan membuka jalan bagi pemilu di bawah PBB.
“Ketika itu Indonesia punya positioning karena Indonesia negara terbesar di kawasan (Asia Tenggara), dan punya kepentingan, karena kalau Kamboja kacau, maka ekonomi dan stabilitas keamanan Indonesia juga akan terpengaruh,” kata Made.
“Lalu, apa posisi Indonesia dalam konflik Iran?”
Ia menilai mediator yang tepat untuk konflik ini adalah negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan di kawasan, seperti Qatar atau Oman.
“Selama ini banyak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui Qatar. Karena Qatar di anggap netral,” kata Made.
Atas dasar itu, Made meragukan urgensi peran Indonesia dan menyebut tawaran tersebut hanya “gimmick”. “Cuma gimmick politik di dalam negeri, untuk memperlihatkan Prabowo telah berhasil (dalam diplomasi),” kata Made.
CNA Indonesia telah menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk mengonfirmasi apakah sudah ada surat tawaran resmi untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut, namun belum mendapatkan balasan.
Belum ada komentar resmi dari Teheran maupun Washington terkait tawaran Indonesia tersebut. Namun Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dalam pernyataannya pada Minggu mengapresiasi dukungan konsisten Indonesia “serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini”.
Dosen hubungan internasional di Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, mengatakan Iran “mungkin tidak menginginkan figur tertentu yang dianggap tidak netral” untuk menjadi mediator, dan posisi Indonesia dalam hal ini sangat lemah.
Pasalnya, kata Teuku, Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Keamanan yang dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk pembangunan kembali Gaza pasca serangan Israel.
Keterlibatan dalam forum bentukan Washington itu, menurutnya, dapat menimbulkan kesan di mata Iran bahwa Indonesia lebih dekat atau condong ke AS.
“Iran akan melihat, Indonesia adalah anggota Board of Peace, tapi Indonesia saat ini belum terdengar suaranya (dalam memperjuangkan Palestina di BoP). Pidato Presiden pada hari KTT itu dapat dikatakan netral,” kata dia. (bsnn)
