Ketegangan di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran pasar energi global. Kondisi ini bisa menimbulkan tekanan berlapis bagi ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas alam cair (LNG), mulai dari risiko inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya biaya produksi di dalam negeri. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah perlu melakukan mitigasi secara tepat.
Timur Tengah merupakan pusat produksi dan jalur distribusi minyak dunia. Konflik yang membara di kawasan ini, disertai pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz telah mengganggu pasokan energi yang mengakibatkan melambungnya harga minyak global ke rekor tertinggi dan meningkatkan biaya logistik.
Indonesia turut merasakan dampak kenaikan biaya impor bahan bakar minyak (BBM), sehingga berpotensi menambah beban anggaran negara untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Pemerintah sudah mulai mempertimbangkan menaikkan harga BBM subsidi apabila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Indonesia turut merasakan dampak kenaikan biaya impor bahan bakar minyak (BBM), sehingga berpotensi menambah beban anggaran negara untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Pemerintah sudah mulai mempertimbangkan menaikkan harga BBM subsidi apabila harga minyak dunia terus melonjak dan melampaui kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Selain penyesuaian harga BBM, opsi lain yang juga tersedia adalah realokasi belanja negara. Sejumlah anggaran program yang memiliki tingkat urgensi rendah bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fiskal. Sedangkan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas belanja.
Purbaya mengatakan Indonesia pernah menghadapi tekanan harga minyak dunia yang lebih besar sebelumnya dengan rekor harga minyak mencapai sekitar US$ 150 per barel. Perekonomian nasional ternyata tetap mampu bertahan menghadapi tekanan tersebut. Dia pun optimistis Indonesia kembali bisa bertahan dan melewati tekanan akibat gejolak harga minyak kali ini.
“Kita punya pengalaman,” ujarnya.
Pada sisi lain, masyarakat mulai khawatir dengan krisis energi, sehingga terjadi pembelian panik atau panic buying, meski pemerintah sudah berulang kali menyatakan stok BBM nasional aman. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah diserbu warga untuk mendapatkan BBM sehingga terjadi antrean panjang.
Sikap pemerintah yang mempertimbangkan menaikkan harga BBM jenis tertentu menimbulkan keresahan. Pasalnya, kenaikan harga BBM menimbulkan efek berantai. Biaya transportasi, logistik, dan distribusi barang, akan lebih mahal. Harga barang dan jasa bakal turut melonjak, sehingga akan memicu inflasi dan menekan daya beli. Pertumbuhan ekonomi bisa terganggu.
Untuk meredam kekhawatiran warga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite, setidaknya sampai hari raya Idulfitri 1447 Hijriah, meskipun harga minyak dunia sudah menembus US$ 118 per barel.
“Sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa takut, karena sampai dengan hari raya ini insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM subsidi,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026)
Level harga minyak dunia saat ini sudah menembus asumsi makro APBN, yakni sekitar US$ 70 per barel. Menurutnya, setiap ada kenaikan sebesar US$ 1 per barel berpotensi meningkatkan defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati US$ 100 per barel, maka defisit APBN terhadap PDB berpotensi mendekati 4%, melampaui batas 3% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Hakam mengusulkan sejumlah langkah kebijakan apabila konflik terus berlangsung dan harga minyak dunia semakin melonjak.
Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan dengan memfokuskan belanja pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Kedua, ketergantungan terhadap konsumsi minyak perlu dikurangi melalui percepatan program konversi energi menuju energi baru dan terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), serta tenaga angin (PLTB) sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik berbasis diesel.
Selain itu, pemanfaatan kendaraan listrik seperti sepeda motor, mobil, serta transportasi publik berbasis listrik dinilai perlu diperluas melalui pemberian insentif, termasuk dukungan fasilitas pengisian daya seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Ketiga, pemerintah juga perlu menggencarkan stimulus ekonomi agar perekonomian domestik tidak terpuruk akibat ketidakpastian global. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui deregulasi berbagai aturan yang menghambat kegiatan usaha serta penyederhanaan birokrasi.
Keempat, Hakam mengusulkan pembatalan perjanjian dagang atau agreement on reciprocal trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat agar dapat meringankan tekanan fiskal dalam negeri di tengah potensi lonjakan harga minyak global.
Menurutnya, dasar hukum perjanjian tersebut dinilai melemah setelah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2020 membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang sebelumnya menjadi landasan dalam proses perundingan ART.
Pembatalan dapat diajukan melalui jalur resmi Pemerintah Indonesia kepada pemerintah AS. Selain itu, pembatalan ART juga dapat dilakukan melalui penolakan ratifikasi oleh DPR, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan.
Secara keseluruhan, Hakam menilai ketahanan energi, penguatan ekonomi domestik, serta strategi diplomasi perdagangan menjadi kunci utama untuk menghadapi ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dyah Titis Kusuma Wardani mengatakan perdagangan global saat ini memasuki fase fragmentasi geopolitik yang semakin nyata. Konflik di Timur Tengah meningkatkan persepsi risiko terhadap jalur perdagangan energi dunia yang strategis di Selat Hormuz.
“Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Bagi Indonesia, dampaknya memang tidak langsung, tetapi dapat terasa melalui kenaikan premi asuransi kapal dan biaya energi,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).
Peningkatan risiko keamanan di jalur pelayaran energi dapat memicu kenaikan biaya logistik global. Ketika premi asuransi perang meningkat atau kapal harus menghindari jalur tertentu, biaya pengiriman energi menjadi lebih mahal. Situasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan biaya impor bahan bakar bagi Indonesia.
“Dampaknya dapat memicu inflasi energi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini merupakan supply side shock yang biasanya paling dirasakan oleh negara berkembang,” jelas Dyah.
Dampak konflik juga dapat terlihat pada neraca perdagangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan nilai impor Indonesia sehingga menekan surplus perdagangan.
“Dalam jangka pendek, kenaikan harga minyak atau gas akibat kekhawatiran terhadap pasokan dari kawasan Teluk dapat meningkatkan tagihan impor Indonesia. Hal ini berpotensi menekan surplus neraca dagang yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi,” kata Dyah.
Selain sektor energi, sejumlah komoditas strategis juga berpotensi terdampak. Gangguan jalur pelayaran internasional dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik bagi industri di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Komoditas yang paling rentan adalah minyak, LNG, dan pupuk berbasis gas. Jika kapal harus menghindari rute yang berisiko di kawasan Hormuz atau Laut Merah, maka jalur pelayaran menjadi lebih panjang dan waktu pengiriman meningkat. Kondisi ini dapat mengganggu stok bahan baku industri di Indonesia,” katanya.
Ketidakpastian global juga dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah serta inflasi domestik. Investor cenderung memindahkan aset ke instrumen yang lebih aman ketika konflik meningkat.
“Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah perlu memperkuat diversifikasi energi dan pasar perdagangan, meningkatkan cadangan strategis seperti BBM dan pangan, serta memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia juga dapat memanfaatkan kerja sama regional seperti ASEAN untuk membuka jalur perdagangan alternatif,” pungkas Dyah.
Pengalihan Impor
Pemerintah berencana mengalihkan sumber impor minyak mentah atau crude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Ini juga sudah tertera dalam perjanjian dagang kedua negara. Indonesia selama ini mengimpor 20%–25% minyak mentah dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.
“Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying,” kata Bahlil Lahadalia.
Dengan pengalihan ini diharapkan pasokan minyak tidak terganggu dengan konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rencana pengalihan sebagian impor minyak tersebut merupakan langkah positif sebagai bentuk diversifikasi pemasok energi. Namun ia menekankan pentingnya melakukan diversifikasi rute pengiriman dan lokasi muat minyak.
“Efektivitasnya sangat ditentukan oleh diversifikasi rute dan titik muat, bukan hanya asal negara,” kata Josua.
Diversifikasi rute penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Kontrak impor juga perlu memberikan fleksibilitas dalam pengalihan asal pasokan maupun jalur pengiriman ketika risiko geopolitik meningkat. Dengan fleksibilitas tersebut, pemerintah dan pelaku industri dapat lebih cepat menyesuaikan strategi pasokan energi jika terjadi gangguan distribusi.
Dalam jangka pendek, Josua menilai pemerintah dan pelaku industri perlu memperkuat pengaturan stok operasional per wilayah serta memastikan prioritas alokasi kargo ke terminal yang paling rawan gangguan guna menjaga keamanan pasokan energi domestik.
Selain itu, perlu adanya pengamanan jadwal kapal dan perlindungan asuransi pengapalan sekaligus menyiapkan skenario pengalihan rute pengiriman apabila terjadi gangguan di jalur pelayaran strategis.
Ia juga menekankan pentingnya stabilisasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pelemahan rupiah secara langsung dapat meningkatkan biaya impor energi dan memperbesar beban subsidi pemerintah.
Percepat Mandatori Campuran Etanol
Pemerintah mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran bioetanol ke BBM sebagai respons harga minyak dunia yang terus meroket akibat perang di Timur Tengah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan BBM campuran etanol bisa dijual lebih murah kepada masyarakat sehingga tidak begitu berpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia
“Karena kalau harga minyak fosilnya bisa melampaui US$ 100 per barel, maka itu akan lebih murah kalau kita blending (campur),” katanya.
Bahlil berencana untuk mewajibkan kandungan etanol sebesar 20% dalam BBM atau E20 pada 2028 untuk mengurangi impor bensin. Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan lebih cepat apabila melihat dinamika geopolitik di Timur Tengah memengaruhi negara-negara yang masih bergantung pada energi fosil.
“Kami bikin mandatori untuk bensin dan itu lebih bersih,” ucap Bahlil.
Selain mandatori E20, Bahlil juga berencana untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50% atau B50. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50% solar dan 50% bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit.
Saat ini, Indonesia menerapkan mandatori B40, sementara mandatori B50 masih di dalam kajian.
“Jadi, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Sudah barang tentu dengan kondisi yang ada, maka pemerintah berpikir untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka menjaga pasokan energi nasional,” kata Bahlil. (tim bsnn)
