Pemilu 2024 bukan semata-mata mementingkan hasil siapa yang menang, tapi bagaimana prosesnya selama pemilihan. Pernyataan tegas tersebut, diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis.
Todung mengatakan, Pemilu yang lahir dari proses cacat tidak akan memiliki legitimasi kuat di hadapan rakyat. Pemilu 2024 ini, harus dihindarkan sikap-sikap nepotisme hingga pelanggaran etik.
“Dari jumlah pelanggaran yang kami kumpulkan ada 400-an laporan pelanggaran masuk dari berbagai sumber di hotline kami. Tapi, ada juga aplikasi yang sudah mengumpulkan hingga 40 ribu pelanggaran, lengkap dengan peta kecurangan di 31 provinsi,” kata Todung dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Di luar ratusan laporan pelanggaran Pemilu itu, Todung mengungkapkan, masih banyak ‘dark numbers’. Yakni pelanggaran-pelanggaran yang tak dilaporkan pihaknya.
“Kami mengingatkan, semua pihak agar Pemilu ini tidak menjadi cacat, mengapa penting? Hajatan demokrasi ini terjadi lima tahun sekali, masyarakat punya hak memilih, tidak boleh satu suara pun dirugikan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Todung juga menyoroti kasus kertas suara ganda di Malaysia. Sementara, dalam pengalamannya sebagai duta besar, kemungkian banyak warga negara Indonesia tak terdaftar sangat besar.
“Dari sini kita tak tahu suara mereka ini rentan dimanipulasi. Kami ingin Bawaslu bersikap tegas, tidak ambigu, dan profesional,” ucapnya. (bsnn)
