Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 dengan memasukkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah dalam rapat kerja (raker) bersama jajaran menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju (KIM), Rabu (5/6/2024).
“Fiskal space-nya yang cekak sekali karena ini memang transisi kami bersepakat dengan pemerintah untuk base line memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Presiden terpilih. Di mana nantinya dapat melakukan berbagai upaya melaksanakan visi dan misinya,” kata Said di Ruang Rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Politisi PDIP ini mengatakan, RAPBN transisi juga pernah dilakukan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap, RAPBN 2025 dapat mengakomodasikan program serta visi misi presiden terpilih.
“Tahun 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi juga mengalami masa transisi yang sama. Di mana, jumlah pagu anggaran yang diusulkan untuk bidang politik hukum dan keamanan Rp445 miliar,” katanya, merinci.
“Kemudian, di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar Rp277 miliar. Sedangkan, bidang kemaritiman dan investasi sebesar lebih dari Rp487 miliar.
Menurutnya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2025 juga dinilai realistis. Di mana target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,6 persen, serta target inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. (bsnn)
