Riset OCCRP Lemah hingga Dirnarkoba Polda Metro Jaya Dipecat karena Kasus DWP

Hasil riset Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang merilis daftar finalis pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), masih menjadi sorotan.

Riset tersebut dinilai lemah karena berdasarkan polling atau jajak pendapat, bahkan bisa dikualifikasi sebagai fitnah dan penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

Berita lainya datang dari sidang kode etik kasus pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP), hingga pengelolaan dana CSR BI yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Berikut isu politik dan hukum terkini sepanjang Rabu (1/1/2025).

Hasil Riset OCCRP Lemah
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi mengkritik keras terhadap hasil riset Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang merilis daftar finalis pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Haidar, riset tersebut lemah karena segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” ujar Haidar Alwi.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Dipecat
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Simanjuntak dan kepala unit (kanit) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dalam kasus dugaan pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyampaikan, sanksi pemecatan diputuskan dalam sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri (KEPP) yang berlangsung Selasa (31/1/2024) hingga Rabu (1/1/2025).

Pengelolaan Dana CSR BI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami proses pengambilan kebijakan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga antikorupsi itu menaruh atensi terhadap para pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Diketahui, pengelolaan dana CSR BI saat ini tengah disorot karena diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

“Ini BI bukan bank yang profit yang menghasilkan keuntungan, tetapi mengeluarkan kebijakan CSR. Siapa yang mengeluarkan dan lain-lain ya tentunya itu bagian yang sedang kita dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.

Publikasi OCCRP Soal Jokowi Layak Dikualifikasi sebagai Fitnah dan Penghinaan atas Indonesia
Akademisi dan praktisi hukum Albert Aries menilai publikasi hasil riset OCCRP yang menominasikan Joko Widodo sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024, bisa dikualifikasi sebagai fitnah.

Bahkan, kata Albert, publikasi OCCRP tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

PKS Dukung PPN 12 Persen hanya untuk Barang Mewah
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai  (PPN) menjadi 12 persen hanya akan diterapkan untuk barang-barang mewah sudah tepat. Alasannya, memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan tersebut juga menunjukkan keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kepentingan rakyat kecil.

2 Klaster Kasus Judi Online di Kemenkomdigi
Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melibatkan dua klaster, yakni judol dan dugaan gratifikasi.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam klaster gratifikasi pihaknya menemukan dugaan gratifikasi antara pemberi dan penerima di lingkungan Kemenkomdigi. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 32 saksi, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.

Demikian isu politik dan hukum terkini terkait hasil riset OCCRP, sidang kode etik kasus pemerasan penonton konser DWP, hingga pengelolaan dana CSR BI. (bsnn-bst)