Pemerintah akan bekerja secara kolaboratif alias ‘keroyokan’ untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar. Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan melibatkan kementerian terkait, pihak swasta, serta masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyusul telah dibubarkannya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Ia mengatakan, bahwa restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Dengan demikian, ia menyebut, ke depan pihaknya akan memaksimalkan kerja-kerja kolaboratif antar kementerian/lembaga. “Jadi Kementerian Lingkungan Hidup terlibat, BMKG terlibat, Kementerian Kehutanan juga terlibat,” katanya di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Diketahui BRGM ini sebelumnya menjadi lembaga pemerintah non-kementerian untuk merestorasi kawasan gambut di enam provinsi prioritas. Yaitu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Kerja sama ini juga yang memungkinkan angka kebakaran hutan dan gambut terus menurun,” kata Raja Juli. Ia pun menekankan, bahwa restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Apalagi, lanjutnya, Kementerian Kehutanan mencatat 80,15 persen dari total 8.594 hektare luas lahan yang terbakar sepanjang tahun 2025 adalah lahan gambut. Dalam hal ini, potensi hujan juga akan ditingkatkan melalui rangkaian operasi modifikasi cuaca (OMC).
Menurutnya, OMC menjadi salah satu cara pemerintah untuk menjaga kelembaban dan menurunkan risiko kebakaran. Jika muka air gambut sudah berada di kedalaman dua hingga tiga meter, maka menurutnya, kawasan tersebut perlu segera dibasahi.
Selain mengandalkan BMKG dan BNPB yang memiliki data tingkat kebasahan lahan. Termasuk tinggi muka air gambut dalam menentukan risiko kebakaran juga merestorasinya.
“Jadi OMC itu tidak hanya dilakukan saat terjadi kebakaran. Justru sebelumnya, ketika memasuki musim kering, BMKG dan BNPB sudah turun ke spot-spot rawan untuk membasahi lahan gambut kita,” ujarnya.
Ia menekankan, pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh kementerian lembaga, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pencegahan. Termasuk pemulihan dampak kebakaran di lahan gambut, yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran lahan di Indonesia.
“Juga tak lupa kita memiliki relawan dalam Masyarakat Peduli Api/MPA di setiap daerah yang selalu responsif membantu. Nah menurut saya kegotong-royongan inilah yang tidak bisa dilakukan negara lain termasuk negara maju seperti Amerika Serikat,” katanya. (bsnn)
