Dunia pendidikan di Kabupaten Maros tengah diguncang persoalan serius. Sejumlah tenaga honorer di sekolah-sekolah negeri mengaku mengalami pemotongan gaji signifikan, membuat mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.
ST, seorang ibu yang telah puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer di salah satu SMP di Maros, menceritakan beratnya beban yang kini ia hadapi. Dengan tanggungan empat anak, ia hanya bisa menggantungkan harapan pada honor sekolah yang justru makin berkurang.
“Dulu saya digaji Rp1 juta per bulan, tapi sekarang hanya menerima Rp500 ribu,” ucapnya dengan suara bergetar, Kamis (4/9/2025).
Penderitaan ST kian berat karena sang suami, yang bekerja sebagai penjaga sekolah, juga mengalami hal serupa. Gajinya yang semula Rp750 ribu kini tinggal Rp250 ribu.
“Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat bisa mendengar jeritan hati kami, agar hidup kami bisa lebih layak,” kata ST.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, S.STP., MM, menjelaskan bahwa pemotongan honor ini bukan semata kebijakan daerah, melainkan konsekuensi dari Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025.
” Dalam aturan tersebut, pembiayaan honor guru, pendidik, dan tenaga kependidikan non-ASN dibatasi maksimal 20% dari anggaran satuan pendidikan negeri, serta 40% bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat,” kata Andi Wandi. “Ketentuan itu berlaku dalam penggunaan BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025.”
Hingga kini, para tenaga honorer dan penjaga sekolah di Maros masih menunggu langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan solusi yang lebih adil. Mereka berharap ada kebijakan yang tidak hanya mematuhi regulasi pusat, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan para tenaga pendidikan yang menjadi tulang punggung sekolah. (bsnn)
