Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Rian Kiryanto, menilai, pergantian menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hak prerogatif presiden dan diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Danantara sebagai holding BUMN.
Pergantian ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat menteri BUMN, menjadi menteri pemuda dan olahraga (menpora). Dengan demikian, kursi menteri BUMN kini akan segera diisi pejabat definitif.
Rian menjelaskan, secara operasional mayoritas BUMN saat ini sudah dikelola dan dikendalikan oleh Danantara. Karena itu, tugas utama menteri BUMN yang baru adalah membangun kolaborasi yang solid dengan Danantara.
“Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana menteri BUMN yang baru bisa berkolaborasi sebagai tandem, sehingga tidak mengganggu sistem maupun ritme BUMN untuk bergerak ke depan,” tambahnya.
Terkait potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian BUMN dan Danantara, Rian mengakui masih terdapat garis pemisah yang belum sepenuhnya jelas. Ia mencontohkan, menteri BUMN bersama beberapa deputi atau wakil menterinya juga masuk dalam struktur pengurus Danantara.
“Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi isu. Justru bisa menjadi akselerator bagi program-program pemerintah yang diamanatkan kepada Danantara. Intinya, Kementerian BUMN harus bisa bergerak cepat dan bersinergi,” tegas Rian. (bsnn)
