Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan solusi agar dana pemerintah daerah (pemda) tidak menumpuk pada akhir tahun. Salah satunya dengan membangun sistem transfer dana ke daerah (TKD) lebih cepat.
Solusi ini dihadirkan Purbaya agar aliran dana publik berjalan efektif dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Ia menilai percepatan transfer dapat mengurangi kebiasaan pemda menahan kas di penghujung tahun.
“Biasanya mereka perlu sampai akhir tahun disisakan untuk bulan Januari, Februari. Nanti tahun depan akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat, tanggal 1 atau 2 Januari udah keluar lah, kirim ke pemda, sehingga pemda enggak usah numpuk uang lagi,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Ia menyoroti kebiasaan setiap akhir tahun dana pemda mengendap ratusan triliun rupiah. Purbaya tidak ingin dana tersebut hanya terparkir di bank, apalagi menghasilkan bunga, melainkan harus dibelanjakan agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Lima daerah dengan dana simpanan tertinggi, yakni Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,16 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,70 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.
Kritik Purbaya tersebut mendapat beragam tanggapan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Namun, Purbaya tidak banyak menanggapi protes tersebut. Ia menegaskan bahwa kebenaran data itu bisa diperiksa ke Bank Indonesia.
Lebih lanjut, selain mempercepat mekanisme transfer, Purbaya juga mendorong para kepala daerah untuk lebih aktif membelanjakan anggarannya guna menggerakkan perekonomian. Ia menegaskan pentingnya disiplin dalam melaksanakan belanja secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Jadi di tahun yang sekarang ini seharusnya langsung dibelanjain. Kalau cara yang lain, mereka harus lebih rajin belajar gimana cara mencanangkan belanja tepat waktu, tepat sasaran. Itu saja,” tandasnya. (bsnn)
