Wakil Menteri keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan, di Gedung Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/03).
Dalam kasus ini, Mahfud memberikan waktu kepada Kemenkeu untuk menyelidiki temuan tersebut. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada hasil, pihaknya akan meneruskan ke penegak hukum.
Penelusuran yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2009-2023 menemukan dugaan tindakan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 triliun yang dilakukan oleh 477 pegawai di kementerian keuangan.
“Menyiapkan hasil pertemuan dengan pimpinan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penjelasan dari saya dan memberi kejelasan pada saya terkait dengan isu transaksi mencurigakan dan pencucian uang yang melibatkan kementerian keuangan. Sebenarnya saya dengan menteri keuangan itu sangat dekat dan punya semangat yang sama memberantas korupsi,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menabahkan, bahwa menurutnya, transaksi yang disebut mencurigakan adalah sebagai bentuk tindakan pidana kriminal.
Sementara itu, Suahasil, menegaskan bahwa kementerian berkomitmen menjaga integritas para pegawai di kementerian keuangan.
“Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas pegawai kita dalam hubungannya dengan administrasi kepegawaian kita. Disiplin pegawai harus kita tegakkan terus,” kata Suahasil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Kamis kemarin. Sri Mulyani, menjelaskan bahwa dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman tidak menunjukan angka Rp 300 triliun yang sebelumnya diungkap Mahfud MD dan PPATK. (k13)
