Survei JSI Sultra : Angka Kepuasan Publik 77,45 dari Skala 100

Publik Sultra puas atas kinerja 100 hari kerja pasangan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur, Hugua. Penilaian itu berdasarkan hasil survei Jurnal Survei Independen Sulawesi Tenggara (JSI Sultra).

JSI Sultra mencatat angka kepuasan sebesar 77,45 dari skala 100, yang dikategorikan sebagai cukup baik. Direktur JSI Sultra, Dr. Sumadi Dila menjelaskan, angka tersebut merupakan nilai progresif, mencerminkan adanya komitmen awal dari pemerintah provinsi untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

“Angka 77,45 itu cukup baik. Artinya, tidak buruk tapi juga belum sangat baik. Namun sudah menunjukkan optimisme publik terhadap kinerja ASR-Hugua,” ujar Dr.Sumadi saat mengumumkan hasil survei lembaganya di Resto Bayropa, Kendari, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Dr.Sumadi, tingginya harapan masyarakat terhadap pasangan ASR-Hugua menjadi salah satu faktor penting dalam persepsi publik. Banyak program dianggap mulai dijalankan, meski dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan di berbagai sektor.

JSI Sultra menekankan, survei ini berbeda dengan survei nasional yang menggunakan persentase. Survei kepuasan publik yang dilakukan oleh JSI menghasilkan nilai murni, bukan sekadar persentase, dengan mengombinasikan persepsi dan performa sesuai panduan dari Kementerian PAN-RB.

Dari sejumlah indikator yang dinilai, keterbukaan informasi publik menjadi aspek dengan skor terendah. Masyarakat menilai akses terhadap informasi resmi pemerintah masih terbatas, dan sebagian besar informasi justru diperoleh dari media sosial, bukan dari kanal resmi pemerintah.

“Hal ini menunjukkan pemerintah belum menyiapkan saluran informasi yang memadai. Padahal masyarakat butuh informasi yang kredibel dan terbuka,” jelas Dr.Sumadi.

Sebaliknya, partisipasi publik menjadi indikator dengan penilaian tertinggi, menunjukkan antusiasme warga untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

Dr. Sumadi menegaskan, survei dilakukan secara independen, tanpa dukungan dana politik ataupun sponsor ekonomi. Survei melibatkan 1.200 responden dari 17 kabupaten/kota, mewakili 222 kecamatan, menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error ±2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Tim survei terdiri dari akademisi, pakar, relawan, serta mahasiswa terlatih.

Lanjut dia, dari sembilan variabel yang diukur, transparansi dan partisipasi warga memperoleh nilai tertinggi, masing-masing 78,14. Artinya, masyarakat mulai melihat adanya upaya terbuka dari pemerintah dalam menjalankan program. “Namun, keterbukaan ini tidak diiringi dengan distribusi informasi yang memadai,” kata Dr.Sumadi.

Mayoritas responden (71,92%) mengaku memperoleh informasi program bukan dari saluran resmi pemerintah, melainkan dari media sosial masyarakat dan kabar tidak langsung. Ini menimbulkan bias persepsi dan berisiko menyebarkan informasi keliru.

Responden didominasi kelompok usia 17–25 tahun (62%) dengan tingkat pendidikan mayoritas Sarjana atau Diploma (65,5%). Kelompok ini aktif di media sosial dan menjadi penyalur kritik konstruktif, bukan hanya dalam bentuk unggahan di internet, tapi juga lewat partisipasi survei dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Mayoritas responden (71,5%) menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program 100 hari, khususnya dari sisi sosialisasi, kejelasan pelaksanaan, dan akurasi sasaran.

” Ini menunjukkan adanya harapan besar agar pemerintah tidak hanya cepat bekerja, tetapi juga akurat dalam menyampaikan kerja mereka ke publik,” terang Dr.Sumadi.

Rekomendasi JSI Sultra

Berdasarkan hasil survei tersebut, JSI Sultra merekomendasikan enam langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan oleh Pemprov Sultra.

Rekomendasi pertama, Menyusun blueprint program yang rinci, mudah dipahami, dan terdistribusi secara merata. Kedua, Membuka informasi program secara transparan dan detail, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat. Ketiga, Meningkatkan kekompakan dan koordinasi tim pelaksana, berbasis data objektif dari lapangan.

Rekomendasi keempat, Melakukan sosialisasi secara massif, memanfaatkan media resmi pemerintah yang terhubung ke media sosial. Kelima, Membuka saluran komunikasi publik yang inklusif dan responsif, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Keenam, Melakukan evaluasi program secara berkala, dengan indikator dan target yang terukur, minimal setiap enam bulan.

Menurut Dr.Sumadi Dila, 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua bukanlah kegagalan, tetapi sinyal peringatan. Tanpa sosialisasi efektif dan komunikasi publik yang kuat, program terbaik pun berisiko tak dikenal dan tak dirasakan manfaatnya.

“Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh sebelum masa jabatan mencapai setengahnya,” ungkap Dr.Sumadi.

Motivasi JSI: Hadirkan Data Berbasis Riset

Direktur JSI Sultra, Dr. Sumadi Dila menegaskan, survei ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam menyajikan data berbasis riset. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kepemimpinan ASR-Hugua yang mendapat dukungan mayoritas masyarakat Sultra, mampu merealisasikan program-program sesuai harapan publik.

“Dalam 100 hari kerja ini, sudah tercermin bahwa kinerja ASR-Hugua tidak buruk, walau belum maksimal. Tapi ini awal yang cukup menjanjikan,” imbuhnya.

Akademisi UHO ini menambahkan, survei serupa akan dilakukan secara berkala. Rencananya enam bulan sekali, supaya masyarakat Sultra bisa mengetahui kinerja pemimpinnya (ASR-Hugua).

“Hasil survei ini juga bisa menjadi pembanding sekaligus masukan kepada pemerintah provinsi, untuk perbaikan ke depannya,” imbuh Dr.Sumadi.  (bsnn-lit)