Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga tak lagi membuat platform maupun aplikasi baru yang hanya beroritentasi pada proyek. Tak hanya itu, ia meminta ribuan platform yang ada di kementerian/lembaga agar disederhanakan.
“Kita masih memiliki waktu 9 bulan, ini kita pakai momentum untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan harus benar-benar kita lakukan,” kata Presiden dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
“Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan. Tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja tetapi hanya menyulitkan kita.”
Presiden Jokowi juga ingin agar berbagai aplikasi kementerian/lembaga yang ada dapat disederhanakan. Hal ini agar lebih berguna bagi masyarakat.
“Yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan,” ujarnya. Untuk itu, ia pun meminta Menpan RB Abdullah Azwar Anas segera mempercepat sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
Presiden juga memerintahkan agar semua portal kementerian/lembaga disatukan dalam portal nasional dan keamanan digital perkuat. “Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita,” ucapnya.
“Menkominfo segera transformasi kebijakan goverment cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita. Dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menkomarinves.” (bsnn)
