Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti, indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan, skor kebebasan pers pada tahun 2023 juga turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Merespon hal tersebut, Bamsoet meminta, pemerintah mengevaluasi dan mengkaji dalam persoalan demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus berupaya keras untuk mengembalikan indeks demokrasi Indonesia yang seutuhnya.
“Saat ini terus menurun, dikarenakan pelemahan atau penurunan terhadap demokrasi Indonesia. Ini akan memicu kecemasan terhadap masa depan kebebasan pers di Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Jumat (2/2/2024).
Tidak hanya itu, Bamsoet mendorong, kementerian/lembaga agar memperhatikan kebebasan pers saat ini. Yaitu, dengan segera menyelaraskan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
“Sehingga, pers dapat berpartisipasi aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. MPR berharap, tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis, media, dan narasumber, sebab kebebasan pers dapat menegakkan pilar demokrasi,” ucap Bamsoet.
Kemudian, Bamsoet tidak lupa meminta, komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia. Sehingga, skor kebebasan pers di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya bisa mengalami peningkatan.
“Segenap insan pers untuk terus berkomitmen dalam bertugas dengan menyediakan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan, melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kreatifitas dan berkualitas,” ujar Bamsoet. (bsnn)
