Situasi sosial ekonomi kemasyarakatan masih mengalami stagnasi dan pergeseran dari kelas menengah pendapatan per kapita tinggi menjadi rendah, hal yang sama dirasakan oleh pengusaha yang bergerak disektor pertambangan yang belakangan ini terpengaruh atas anjlok nya harga komoditi bijih nikel, dimana ada pengurangan intensitas kerja produksi penggalian tambang yang menyebabkan rantai ekonomi bergerak lambat, mulai dari usaha sewa jasa penyediaan alat berat, penyediaan BBM, sampai penyediaan konsumsi pekerja ikut merasakan dampak dari kelesuan kondisi ekonomi di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
Disisi lain kegiatan ekonomi yang bersumber dari aktivitas program pemerintah daerah di sektor infrastruktur dan jasa pembangunan untuk TA. 2024 belum berjalan, termasuk program proyek kontruksi PSN IGP PT. Vale Indonesia dan PT. IPIP masih dalam tahap pemenuhan perizinan dan FS Amdal yang kemungkinan nanti di tahun 2026 baru mulai tahap konstruksi utama pembangunan pabrik HPAL, dan PT. IPIP juga akan membangun blok tenant industri di kawasan nya yang luasnya kurang lebih 14.000 Hektar yang mencakup desa yang berada di dua kecamatan yakni Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
Eskalasi sosial masyarakat yang punya ekspektasi terhadap berjalan nya kegiatan PSN saat ini mengalami kejenuhan atas belum adanya kejelasan berjalan nya kegiatan tersebut.
Adapun kegiatan tahap persiapan konstruksi di PSN IGP PT. Vale Indonesia belum massif dan masih terbatas penyediaan proyek untuk mitra kontraktor lokal, untuk sektor UMKM belum berdampak.
Di PSN Kawasan PT. IPIP juga demikian, masih belum ada geliat yang signifikan untuk menjadi akselerator bangkit nya perekonomian di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kegiatan sosialisasi terkait perizinan dan pembebasan lahan masyarakat sementara berjalan, hal ini dipengaruhi oleh situasi investasi yang bersamaan dengan situasi tahun politik mulai dari Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Hal inilah yang diharapkan pemangku kepentingan di level pengambil kebijakan mulai dari Pemerintah Kecamatan Pomalaa, Pemda Kolaka serta Forkopimda untuk melihat keadaan ini secara Konferehensif situasi sosial ekonomi kawasan PSN Industri Pertambangan yang progress nya mesti dievaluasi ulang dan mengusulkan untuk mencabut status PSN kepada Menteri Koordinator Perekonomian yang kurang memberikan dampak terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kolaka dikarenakan tidak berjalan nya progress PSN tersebut yang mana dengan status PSN Industri Pertambangan telah menghambat masuknya pembiayaan pembangunan dan kegiatan ekonomi di sektor lainnya seperti Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. (bsnn)
