Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berkomitmen memfasilitasi pelaku UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usahanya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan UMK merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan dalam memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
“Gross Domestic Product (GDP) kita 60% itu UMKM yang suplai dan dari 171 juta lapangan pekerjaan di Indonesia, 120 jutanya diciptakan oleh UMKM,” kata Bahlil dalam siaran pers, dikutip Senin (26/12/2022).
Pemerintah sendiri lanjut Bahlil akan meningkatkan anggaran subsidi penyaluran KUR menjadi Rp 450 triliun pada 2023 mendatang. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan fasilitas keringanan bunga KUR menjadi 6% per tahun.
“Bunga perbankan untuk KUR itu seharusnya di atas 10%,” tambah Bahlil seraya menegaskan bahwa inilah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin usaha para pelaku UMKM.
Diketahui selama 2022 Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan acara Pemberian NIB bagi UMKM.Kegiatan ini dilakukan dengan menggaet, mitra-mitra pembina UMK termasuk BUMN dan pihak swasta, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Permodalan Nasional Madani, PT HM Sampoerna Tbk, Bank Nasional Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Garda Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Tokopedia, dan Grab.
Sementara itu dalam pemberian NIB di Makassar sebanyak 2.000 pelaku UMKM yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa mendapat NIB. Dengan mengantongi NIB, para pelaku UKM memiliki legalitas usaha sehingga dapat lebih mudah memperoleh perizinan dan akses permodalan ke bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada kesempatan yang sama, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini sebagai upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing UMK melalui pemenuhan fasilitas perizinan berupa NIB.
“Salah satu faktor yang menunjang investasi daerah adalah hadirnya UMK berdaya saing tinggi, tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menghasilkan produk berkualitas nasional bahkan internasional,” kata Andi.
Turut hadir pada acara tersebut, sebanyak 200 pemilik toko kelontong binaan Sampoerna yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC). SRC merupakan komunitas toko kelontong terbesar di Indonesia. Komunitas ini memiliki jumlah anggota lebih dari 225.000 toko kelontong dan 6.000-an paguyuban.
Salah satu pemilik toko kelontong “SRC Sederhana” Mappaenyong Arif mengaku bersyukur menerima NIB yang dapat mendukung pengembangan toko kelontong yang dirintisnya sejak 2002.
Pria asal Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ini mulai bergabung dengan SRC sejak 2011. Ia mengaku mendapat banyak manfaat melalui pembinaan UMKM yang diberikan oleh Sampoerna, termasuk pendampingan berkelanjutan, mulai dari penataan toko, ekspansi bisnis, dukungan digitalisasi, hingga peluang usaha lainnya.
Sejak bergabung, usahanya berkembang pesat. Kini, ia dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
“Grup usahaku ini sudah bisa mempekerjakan 20 orang. Sewaktu masih kios, saya beserta istri yang menjalankannya,” tambahnya. (**)
