Dalam rangka meningkatkan sinergi antar lembaga KaKanwil Kementrian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) lakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.
Dalam.kunjungan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, namun menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kedua lembaga penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara. Selasa (11/2/2025)
Kedatangan Kakanwil Kemenkum Sultra beserta rombongan disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dr. Hendro Dewanto, beserta jajaran pejabat Kejati lainnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan eratnya hubungan yang telah terjalin selama ini.
Dalam kunjungan tersebut, kedua pimpinan lembaga membahas berbagai isu strategis terkait penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tenggara. Mereka sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi, penanganan perkara, hingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
Topan Sopuan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Kemenkum Sultra dan Kejati Sultra.
Ia berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan demi menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Sinergi yang telah terjalin antara Kemenkumham dan Kejati Sultra merupakan modal penting dalam mendukung penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tenggara. Kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan demi menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” Ujar Topan.
Sementara itu, Kepala Kejati Sultra Hendro Dewanto menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemenkum Sultra sebagai wujud komitmen bersama dalam menegakkan hukum di wilayah Sulawesi Tenggara.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas permasalahan hukum yang semakin berkembang. (bsnn)
