Pentingnya Peran Koperasi di Tengah Gelombang PHK Massal

Momentum Ramadan 2026 sebelumnya diperkirakan tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya daya beli membuat konsumsi rumah tangga berpotensi tertahan, sehingga efek ekonomi pascalebaran dinilai tidak terlalu signifikan.
Di tengah kondisi tersebut, peran dana desa dan koperasi desa kembali disorot sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi rakyat. Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Dewa Wisana, menilai keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada model bisnis yang dijalankan.
Menurutnya, dana desa bisa menjadi modal awal, sedangkan koperasi adalah mesin ekonominya. Koperasi tidak otomatis relevan hanya karena berbasis desa.
“Peran koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat sangat tergantung bisnis apa yang dijalankan atau pelayanan apa yang diberikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika koperasi hanya menjalankan usaha penjualan seperti marketplace atau simpan pinjam tradisional yang bersaing langsung dengan fintech, maka daya saingnya akan lemah jika tidak dibarengi inovasi. Tanpa sentuhan modern dan strategi bisnis yang adaptif, koperasi akan sulit menarik minat masyarakat.
“Jika lini bisnis yang dijalankan adalah usaha penjualan seperti yang dijalankan oleh marketplace atau simpan pinjam tradisional yang bersaing dengan fintech, tentu akan menjadi kurang relevan jika bisnis dijalankan tanpa sentuhan modern atau strategi bisnis yang inovatif,” tambahnya.
Dewa menegaskan konsumen saat ini semakin kritis dan memiliki banyak pilihan layanan. Informasi yang mudah diakses membuat masyarakat bisa membandingkan produk, harga, hingga kemudahan layanan secara cepat.
Karena itu, tantangan Koperasi Merah Putih maupun koperasi desa lainnya adalah menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda di tengah pasar yang semakin kompetitif. Tanpa inovasi dan keunggulan yang jelas, koperasi akan sulit menjadi motor penggerak ekonomi, termasuk dalam momentum Ramadan 2026. (bsnn)




