Perang Iran: Kementerian Haji imbau masyarakat tunda umrah, 58.873 jemaah Indonesia tertahan
Ketegangan Timur Tengah makin tak menentu, Kementerian Haji dan Umrah langsung ambil sikap. Masyarakat diimbau menunda keberangkatan umrah demi keselamatan.
Imbauan ini muncul seiring eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) yang semakin dinamis dan berdampak pada penutupan ruang udara di sejumlah negara.
Beberapa negara yang menutup ruang udara antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah. Sementara itu, Arab Saudi, Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status kewaspadaan tinggi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Danhil Anzar Simanjuntak menyatakan langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan pelindungan masyarakat
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” kata Danhil dalam keterangan tertulis dikutip Bloomberg Technoz, Senin (2/3).
PEMERINTAH PASTIKAN PERLINDUNGAN JEMAAH
Kementerian menegaskan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi tetap aman dan terkendali.
Danhil meminta seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umrah untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang terdampak penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.
Saat ini tercatat 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, menyampaikan pemantauan dilakukan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Danhil meminta masyarakat merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran yang berpotensi menimbulkan keresahan.
