Baru-baru ini, LP Ma’arif NU menyelenggarakan bedah buku Islam Aswaja An-Nahdliyah. Hadir seluruh ketua wilayah LP Ma’arif NU dan beberapa perwakilan lembaga dan badan otonom. Momentum itu menjadi peneguhan LP Ma’arif NU memperkuat pendidikan karakter Ahl al-Sunnah wal Jamaah (Aswaja) An-Nahdliyah, meningkatkan mutu literasi, dan penguatan identitas ke-NU-an bidang pendidikan.
Buku itu menarik karena tidak hanya menghadirkan sejarah dan tradisi Aswaja secara holistik,–suatu tradisi Islam dianut sebagian besar umat Islam–juga berusaha memperkuat pengarusutamaan NU dan pesantren dalam literasi keagamaan dan politik yang dominan belakangan ini.
Penjelasan ini setidaknya tergambar dalam karya Wasisto Raharjo Jati (2022) yang menyebutnya dengan traditionalist turn. Digambarkan, NU dan ajaran Islam Aswaja-nya menemukan kembali eranya pada generasi muda. Nilai-nilai Islam tradisional itu dominan, terutama dalam wacana publik dan kebijakan negara, menggeser dominasi kelompok konservatif yang sempat menguat selama beberapa tahun. Salah satunya karena keinginan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara.
Sejak Orde Baru, kelompok keagamaan terakhir itu menjadikan panggung politik sebagai akselerasi genealogi pemikiran keagamaan di Indonesia. Gerakannya cukup militan mampu memengaruhi religio-sosial, tatanan sosial masyarakat, orientasi politik umat Islam, dan kebijakan keagamaan negara.
Fenomena keagamaan itu digambarkan secara komprehensif oleh R William Liddle dalam The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation (1996). Dia menjelaskan bahwa kebangkitan gerakan Islam itu dilandasi oleh memori politik masa lalu, yaitu masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan harapan lahirnya kekuatan baru untuk memengaruhi kehidupan masyarakat.
Terhadap itu, pemerintah sejatinya telah merespons dengan pendekatan kendali (control approach). Ini bukan disebabkan ketidaksukaan terhadap Islam, melainkan tanggung jawab negara terhadap semua bentuk ekspresi politik. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekuasaan berjalan lancar dan program berjalan tanpa kendala (Liddle, 1996).
Kebijakan ini tidak hanya membentuk hubungan negara dan agama selama 3 dekade kekuatan politik, tetapi juga dalam perkembangannya memengaruhi Islam politik Indonesia memasuki pasca-reformasi. Strategi ini menuntut kelompok-kelompok Islam menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan yang dominan agar tetap eksis dan berkembang. Konfigurasi pemerintah itu tidak hanya untuk menyederhanakan kekuatan kelompok Islam, juga membedakan sejumlah gerakan Islam politik.
Pendekatan itu berhasil membungkam dinamika Islam politik, tetapi tidak mampu menghentikan laju mereka untuk merekonstruksi perjuangan melalui jalur pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial (Liddle, 1996). Transformasi dalam bentuk dan strategi gerakan Islam di Indonesia merupakan adaptasi strategis ketika kekuasaan itu berhasil menghentikan gerakan Islam politik kelompok keagamaan.
Kelompok itu berhasil membangun aliansi dengan sejumlah elite tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Aliansi juga dilakukan dengan kelompok Islam lainnya untuk memperkuat gerakan ini dalam sosio-kultur masyarakat Indonesia. Singkatnya, upaya ektensifikasi mereka dilakukan dengan sejumlah pihak agar bersimpati dengan agenda mereka atau setidaknya memanfaatkan dukungan untuk tujuan politik (Arifianto, Kyoto Review, 2018).
Selain aliansi sosial dan dakwah sebagaimana disebut di atas, ruang lain dalam menyebarkan gagasan di pasar bebas pemikiran mereka yang digunakan secara cerdik adalah kampus. Kelompok itu berhasil menjadikan kampus sebagai pembiakan kader dan anggota baru pada tingkat generasi muda yang relatif masih mencari identitas.
Mereka semakin memperlihatkan dominasinya ketika berhasil melakukan infiltrasi pada mahasiswa, dosen, dan calon guru. Kali ini mereka menargetkan kader-kader lebih muda, yaitu para siswa pada sekolah menengah umum. Akselerasi itu cukup berhasil ketika beberapa sekolah (generasi Z) terindikasi terpapar paham radikalisme
Memasuki era 2000-an, Wasisto Raharjo Jati menggambarkan dengan traditionalist turn, termasuk dalam karya terbarunya The Recent Traditionalist Turn in Indonesian Islam After Conservatives (2023). Dijelaskan bahwa Islam tradisional memperlihatkan eksistensinya sebagai kelompok kuat dalam religio-sosial dan panggung politik nasional.
Kembalinya Islam tradisional itu dalam panggung politik nasional dapat dilihat dari berbagai fenomena. Pertama, Islam tradisional konsisten dengan gerakannya, yaitu pelestarian ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis dengan mengakomodasi budaya lokal. Penguatan ini dilakukan melalui institusi pesantren, pendidikan, tradisi tahlilan, ziarah, dan pendekatan kultural untuk mempertahankan akhlak al-karimah di tengah modernisasi.
Kedua, terciptanya kelas menengah baru. Islam tradisional berhasil memelihara tradisi intelektual di kalangan generasi muda. Kelompok baru ini berhasil mengadaptasikan diri dengan berupaya membentuk masyarakat baru, misalnya jalur dakwah, akademisi, politik, ekonomi, teknologi. Kondisi itu pada akhirnya menciptakan Islam tradisionalis yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dan perkembangan teknologi sehingga menciptakan Islam yang khas.
Ketiga, generasi baru. Islam tradisional juga berhasil menciptakan generasi Z yang memiliki kemampuan teknologi. Generasi ini menempati posisi di luar generasi pesantren yang menekuni tradisi dan pembelajaran kitab kuning.
Dominasi generasi Islam tradisional itu didorong oleh pendidikan salaf (sekolah dan madrasah tradisional) yang tidak hanya mengembangkan pemahaman keagamaan karya-karya ulama pertengahan, tetapi diperkuat juga dengan pendidikan umum dan teknologi. Bahkan sebagian mereka melanjutkan pendidikan di luar negeri baik Barat, Asia, dan Timur Tengah. Mereka memperbarui pemikiran Islam dengan gagasan-gagasan modern dan global.
Mereka tengah menjadi otoritas baru pengkajian Islam, meliputi teologi, fikih, tasawuf, hadis, dan tafsir, yang disertai pemahaman keilmuan kontemporer. Model kajian tradisionalistik ini diakui memperkuat barisan ulama tradisional dalam kehidupan sosial sehari-hari dan bernegara.
Buku itu hadir untuk memberikan penjelasan bahwa LP Ma’arif NU berusaha memperkuat algoritma tradisional yang terbangun selama dekade terakhir. Karya ini tidak hanya berupaya mengantisipasi kemandekan otoritas Islam di kalangan guru dan pendidik untuk merawat tradisi Aswaja dan meningkatkan budaya literasi, termasuk literasi kritis. Buku berisi sejarah dan tradisi holistik ajaran-ajaran Aswaja juga memperkuat barisan-barisan muda untuk menyebarkan paham-paham tradisional di tingkat pendidikan sekolah dan madrasah.
Ketua LP Ma’arif PBNU Prof Muhammad Ali Ramdhani menaruh harapan, guru madrasah dan sekolah membaca buku itu dan mengembangkannya kepada siswa. Di tangan mereka buku ini dipertaruhkan untuk masa depan generasi muda yang lebih baik. (bsnn)
