Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, memulai perjalanan politiknya dari panggung lokal Solo, Jawa Tengah, yang kemudian melejit menjadi fenomena nasional. Kariernya bukan sekadar naik daun, melainkan mengguncang peta kekuasaan Indonesia yang selama ini didominasi elite besar dan dinasti politik. Dari wali kota menjadi presiden dua periode, Jokowi meninggalkan jejak langkah yang merevolusi sistem patronage tradisional, memperkuat populisme, dan membentuk aliansi baru yang masih terasa hingga kini.
Awal Karier: Dari Mebel ke Wali Kota Visioner
Jejak politik Jokowi bermula pada 2005 ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Solo melalui dukungan relawan akar rumput. Berbeda dengan politisi konvensional, Jokowi menerapkan gaya blusukan—kunjungan langsung ke warga—untuk membangun citra dekat rakyat. Ia merevitalisasi kawasan Malioboro dan Pasar Klewer, menjadikan Solo sebagai kota wisata modern. Kemenangan ini mengubah persepsi: politik tak lagi milik oligarki, tapi bisa dimenangkan oleh figur sederhana dari kalangan pengusaha mebel.
Langkah ini langsung mengubah peta kekuasaan lokal. Dukungan awalnya mulai melihat potensi Jokowi sebagai aset nasional. Pada 2012, ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengalahkan kader senior. Di Jakarta, Jokowi melanjutkan blusukan untuk atasi banjir dan kemacetan, meski kontroversial seperti reklamasi Teluk Jakarta. Puncaknya, dukungan relawan membawanya ke Pilpres 2014.
Pilpres 2014: Populisme yang Goyahkan Elit
Pilpres 2014 menjadi titik balik. Jokowi, didukung koalisi awal, mengalahkan Prabowo Subianto dengan 53% suara. Ini bukan kemenangan biasa; Jokowi mewakili gelombang anti-establishment melawan dinasti militer dan kelompok besar. Ia membentuk kabinet “merakyat” dengan menteri teknokrat seperti Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani, menggeser kekuasaan dari loyalis ke profesional.
Dalam dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), kebijakan infrastruktur masif seperti 2.000 km tol Trans-Jawa dan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengubah peta ekonomi. Jokowi juga reformasi birokrasi melalui e-KTP dan bansos digital, yang memperkuat basis massa. Namun, kritik muncul soal demokrasi: revisi UU KPK dan politik identitas pada 2019.
Aliansi Strategis: Dari Koalisi Luas ke Pengaruh Pasca-Keduausaha
Jejak paling dramatis adalah pembentukan koalisi luas pada 2019, di mana Jokowi merangkul rival utama. Ini mengubah peta kekuasaan dari oposisi tajam menjadi dominasi eksekutif atas legislatif, memudahkan legislasi seperti Omnibus Law. Puncaknya, dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024—meski kontroversial karena putusan MK yang dikaitkan dengan ipar Jokowi—memastikan kelanjutan visi IKN dan hilirisasi nikel.
Hingga 2026, pengaruh Jokowi tetap kuat. Prabowo menjabat presiden dengan Gibran sebagai wapres, sementara loyalis Jokowi mendominasi kabinet. Peta kekuasaan bergeser: dari kompetisi kelompok ke jaringan pribadi Jokowi, yang disebut “Geng Solo” atau poros maritim politik. Ini mengubah Indonesia dari presidensial multipartai menjadi lebih sentralistik, dengan risiko oligarki baru.
Jejak Jokowi tak hanya langkah pribadi, tapi blueprint baru: populisme infrastruktur yang bisa diadopsi penerus. Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi kekuasaan dan checks and balances demokrasi. (***)
